Arsip Kategori: BERITA NASIONAL

Tarif Listik 900 VA RTM Tidak Naik

Melatinews.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) tidak akan dikenakan penyesuaian harga (tariff adjusment) terhitung sejak 1 Januari 2020. Keputusan ini dipastikan Menteri ESDM Arifin Tasrif setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Belum (ada kenaikan). Kita jaga kestabilan dulu,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (27/12).

Rencana kebijakan tariff adjustment, sambung Arifin, dinilai Pemerintah belum diperlukan kendati PT PLN (Persero) tengah mengajukan permohonan penyesuaian kepada Kementerian ESDM.

Pemerintah meminta kepada pihak PLN untuk melakukan verifikasi data pelanggan 900 VA terlebih dahulu secara akurat sehingga kebijakan akan kenaikan tarif tepat sasaran. “Kita masih melakukan pendataan yang lebih detail supaya tidak salah sasaran. Sampai PLN siapkan dengan data-datanya. Kan harus lewat banyak (lembaga) ini,” tegas Arifin.

Nantinya, pendataan pelanggan PLN akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pelanggan golongan Rumah Tangga Mampu. Sesuai data PLN per 31 Oktober 2019, jumlah pelanggan 900 VA – RTM tercatat sebanyak 22,1 juta. Adapaun pada 2020 mendatang jumlah pelanggan diproyeksikan sebanyak 24,4 juta.

Tarif listrik golongan 900 VA RTM yang bersubsidi sendiri sebesar Rp1.352 per kilo Watt hour (kWh) dengan jumlah pelanggan mencapai 24,4 juta pelanggan. Sementara itu, tarif golongan non subsidi (tariff adjustment), 1.300 VA hingga 6.600 VA ke atas, dipatok Rp1.467,28 per kWh.

Meskipun begitu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif listrik ini tidak akan memberikan tambahan subsidi listrik sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Arifin pun mendorong PLN supaya mampu meningkatkan efisiensi salah satunya dengan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pembangkit listriknya. “Masih banyak yang bisa dihemat. Kami arahkan segera dikonversi ke energi murah. Dengan begitu bisa lebih efisien,” jelasnya.

Sumber: Kementerian ESDM

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1440 H Jatuh pada 6 Mei 2019

Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1440H jatuh pada Senin, 6 Mei 2019. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers usai Sidang Isbat Awal Ramadan 1440H, yang dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Jln. MH Thamrin, Jakarta.
Sidang yang dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Zaidi, pakar falak pada  ormas islam, BMKG, LAPAN, perwakilan duta besar negara-negara sahabat, serta pihak-pihak pemantau astronomi lainnya.
“Seluruh peserta Sidang Isbat secara mufakat bersepakat bahwa 1 Ramadan jatuh pada esok hari, Senin 6 Mei 2019,” tutur Menag, Minggu (05/05).
Kesepakatan ini menurut Menag, diambil setelah peserta sidang menilik hasil dua metode penentuan awal bulan hijriyah, yakni metode hisab dan metode rukyat. “Untuk dipahami bersama dua metode ini bukanlah dua metode yang diperhadapkan, atau dibenturkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, keduanya sama pentingnya,” jelas Menag.
Sebelumnya, para peserta sidang mendengarkan perhitungan (hisab) posisi hilal yang dipaparkan oleh salah satu Tim Falakiyah Kemenag Cecep Nurwandaya. Dalam paparannya, Cecep menyampaikan hasil pantauan pada hari Ahad, 5 Mei 2019 bertepatan dengan 29 Sya’ban 1440H, tinggi hilal di Indonesia antara 4030’59’’ sampai dengan 5042’59’’ atau 4,50 sampai dengan 5,70.
“Dan lalu hitungan hisab ini dikonfirmasi oleh petugas kita yang kita tempatkan pada 102 titik di 34 provinsi di Indonesia,” jelas Menag.
Menurut Menag, setidaknya ada sembilan petugas rukyat yang menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah, bahwa mereka melihat hilal. Petugas rukyat tersebut berasal dari Bangkalan, Gresik, Lamongan, Makasar, Brebes, dan Sukabumi. “Setidaknya ada sembilan petugas kita yang menyampaikan kesaksiannya telah melihat hilal,” imbuh Menag.
“Oleh karenanya dengan dua hal tadi, mengetahui posisi hilal dan mendengar kesaksian petugas kita, maka seluruh peserta sidang isbat secara mufakat bersepakat bahwa 1 Ramadan 1440H, jatuh pada esok hari Senin, 6 Mei 2019,” tegas Menag.
Sumber :
Kemenag

Makan Siang Bareng Buruh, Presiden Jokowi Berharap Peringatan May Day Berlangsung Kondusif

Sehari menjelang Peringatan Hari Buruh atau May Day, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi pabrik sepatu PT KMK Global Spors, di Kel. Talagasari, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4) siang. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi makan siang bersama para buruh perusahaan itu.
“Ya makan siang tadi kan ada tempe, ada telor, ada sayur. Saya kira ya secara gizi dan nutrisi untuk saya sudah sangat bagus,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawai usai melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut.
Menu makan siang Presiden sendiri sama dengan yang dimakan para buruh, dan Presiden menilai enak makanan tersebut.
Menu makan siang Presiden sendiri sama dengan yang dimakan para buruh, dan Presiden menilai enak makanan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengaku sempat bertanya-tanya kepada para buruh, dimana ada yang sudah bekerja di perusahaan itu 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 23 tahun.
“Artinya, menurut saya atmosfer lingkungan yang ada di PT KMK ini saya kira memberikan sebuah atmosfer yang baik, lingkungan yang baik pada karyawan. Ada kliniknya yang saya kira  juga sangat bagus,” ujar Presiden.
Demikian juga soal gaji, menurut Presiden, dirinya sempat menanyakan masalah itu kepada para buruh. “Rp3.900.000, wah saya kira sudah…,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi menjelaskan, yang paling penting itu meningkatkan produktivitas lewat rescaling, upscaling. Sehingga, kalau sudah produktif perusahaan itu menggaji lebih tinggi mampu. Karena produktifitasnya juga menyangkut produksi berapa yang dihasilkan.
“Kalau yang dihasilkan naik, saya kira menggaji, gajinya dinaikkan tidak ada masalah, ya,” tutur Kepala Negara.
Dalam kesempatan itu Kepala Negara menyampaikan harapannya agar Peringatan Hari Buruh atau May Day, Rabu (1/5) besok, berjalan dengan baik, dengan kegembiraan, dan semuanya kondusif.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Sumber: Setkab.go.id 

86 petugas PEMILU MENINGGAL, Mendagri setuju evaluasi pelaksanaan Pemilu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan banyaknya petugas pemilihan umum (Pemilu) yang meninggal akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilu.
Seperti Dilansir dari website Setkab.go.id ,
Hingga saat ini setidaknya sudah 86 petugas Pemilu yang meninggal usai melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak, Rabu (17/4) lalu.

“Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Itu saja secara prinsip.
Ya saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan tapi kalau soal anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fixnya berapa yang sakit, berapa yang gugur termasuk KPPS-nya termasuk para anggota Polri ya,” kata Mendagri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4) siang.

Mendagri setuju dengan usulan dilakukannya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak yang melelahkan, dan telah meminta banyak korban jiwa itu. Namun ia masih menunggu dulu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu.

“Kami tidak ingin mendesak dulu tapi setelah pengumuman KPU resmi nanti kemungkinan awal pemerintahan baru akan membahas bersama dengan DPR. Saya kira ini harus dibahas dengan DPR baru,” terang Mendagri.

Ia meyakini, KPU sekarang tentu sudah membuat evaluasi. Kemendagri juga sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK, keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama. Yang kedua juga evaluasi di Kementerian dalam Negeri mengenai masa kampanye apakah harus sekian bulan, itu saja.

“Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang demokratis tetapi yang lebih efektif, lebih efisien,” ujar Mendagri.

Salah Alamat

Terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara, Dahlan Hasan Nasution karena kekalahan calon yang didukungnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima suratnya. Tetapi ia menilai surat tersebut salah alamat.

“Harusnya kalau seorang bupati ada keinginan mau mundur itu diajukan dulu ke DPRD kemudian hasilnya diserahkan kepada gubernur, baru gubernur menyerahkan kepada Mendagri. Itu saja,” kata Tjahjo.

Mendagri mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Sumut terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Madina itu. Ia berjanji akan memaggil Bupati Madina karena ini sebuah proses yang tidak lazim.
“Seorang bupati yang cukup berhasil di daerahnya kenapa hanya masalah politis pertimbangannya dia mundur. Itu saja. Kalau kami setujui nanti akan menjadi sebuah preseden,” terang Mendagri.

Belum ada pemenang PILPRES 2019 yang RESMI

Sampai saat ini ,belum ada pengumuman RESMI tentang kemenangan dari PILPRES 2019 .

Hal ini juga diutarakan oleh pakar hukum Prof M Mahfud md dalam akun media sosial Twitter pribadi miliknya.
“Wahai Saudara” sebangsa dan setanah air. Ketahuilah, sampai saat ini blm ada pemenang Pilpres 2019 yg resmi.”
Hitung cepat dari pihak mana pun skrng ini blm sah.

Penentunya nanti adl KPU melalui hitung manual yg bs diawasi brsama. Sebaiknya semua pihak tenang, menunggu keputusan KPU.

Hasil Quick Count dari berbagai lembaga survai msh hrs dibuktikan pd perhitungan manual, hasil real count dari kontestan jg blm mencakup seluruh TPS dari 811.000 TPS di seluruh Indonesia. Proses2 utk menjamin kebenaran resminya jg msh berlangsung dan msh bs kita kawal dgn ketat.

Dlm situasi spt ini kita minta KPU hrs benar independen dan profesional; TNI-POLRI hrs menjaga kamtib dan hankam dgn persuasif, elit politik dan kontestan hrs menahan diri. Kejujuran hrs ditegakkan scr sungguh”. Pemilu bukanlah pembuat pilu.

Jgn resah dgn isu2 people power. Jika people power diartikan sbg gerakan rakyat scr bersama dan masif utk melakukan perubahan maka Pemilu itu sendiri adl people power yg sesungguhnya. People power tak hrs diartikan sbg gerakan fisik utk melawan yg kita anggap dzalim.

Sumber :
https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1118845411307835392?s=19

KEMENKES berikan perhatian khusus bagi CALEG STRESS pasca pemilu

STRESS pasca pemilu bisa saja terjadi pada calon legislatif (Caleg) yang gagal meraup suara terbanyak. 

Seperti Dilansir dari halaman berita :

https://setkab.go.id/kemenkes-berikan-perhatian-khusus-pada-stres-pascapemilu/

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Kementerian Kesehatan, Fidiansjah mengatakan hal tersebut akan menjadi perhatian Kemenkes.

Ia menjelaskan penyebab stress yang terjadi pada setiap individu tidak bisa diprediksi. Yang jelas, begitu daya tahannya rapuh, konsep dalam diri seseorang terjadi suatu gejolak antara cita-cita dan harapan, lalu realitas tak terpenuhi.
“Orang-orang yang rapuh menghadapi antara realitas dengan kenyataan bukan hanya pada pemilu. Tapi terjadi di semua kondisi. Untuk itu, prinsipnya di dalam penyeleksian pasti mengalami kemenangan atau kegagalan. Maka kesiapan menerima kenyataan karena tidak sesuai yang diharapan harus bisa menerima. Prinsip pertamanya itu siap kalah dan menang,” kata Fidi, Selasa (16/4).
Ketika Caleg mengatakan proses ingin menjadi calon, kata Fidi itu ada surat keterangan kesehatan termasuk kejiwaan. Terjadinya stres pascapemilu dianggapnya sebagai sebuah kejadian yang tidak biasa atau dianalogikan seperti bencana alam yang tidak dapat diprediksi.
Artinya, kejadian tidak lazim termasuk stres pascaPemilu sama dengan stres pascabencana. Bencana itu tidak ada yang menduga, hal sama juga pada Pemilu.
“Ini sebuah situasi yang diketahui banyak pihak sebagai sesuatu seperti kejadian yang tidak biasa atau bencana. Proses ini (Pemilu) adalah proses persaingan dan gangguan jiwa itu bisa terjadi dari ringan sampai tingkat berat,” katanya.
Berapa banyak jumlah Caleg yang akan mengalami stres, Fidi mengaku tidak bisa diprediksi. Namun, sektor kesehatan tetap siaga untuk melayani masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan pascaPemilu serentak ini.
Semua rumah sakit sudah diberikan arahan untuk betul-betul menyiapkan, bahkan mencoba untuk melakukan pengumpulan data berkaitan dengan gangguan jiwa.
“Ini situasi yang saya katakan pada dasaranya rumah sakit, seperti rumah sakit jiwa, siap dengan kejadian yang tidak biasa ini. Tapi, langsung melakukan sebuah penyesuaian, misalnya rumah sakit umum, Puskesmas, semuanya diberdayakan,” ucap Fidi.