Arsip Kategori: BERITA EKONOMI

Tarif Listik 900 VA RTM Tidak Naik

Melatinews.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) tidak akan dikenakan penyesuaian harga (tariff adjusment) terhitung sejak 1 Januari 2020. Keputusan ini dipastikan Menteri ESDM Arifin Tasrif setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Belum (ada kenaikan). Kita jaga kestabilan dulu,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (27/12).

Rencana kebijakan tariff adjustment, sambung Arifin, dinilai Pemerintah belum diperlukan kendati PT PLN (Persero) tengah mengajukan permohonan penyesuaian kepada Kementerian ESDM.

Pemerintah meminta kepada pihak PLN untuk melakukan verifikasi data pelanggan 900 VA terlebih dahulu secara akurat sehingga kebijakan akan kenaikan tarif tepat sasaran. “Kita masih melakukan pendataan yang lebih detail supaya tidak salah sasaran. Sampai PLN siapkan dengan data-datanya. Kan harus lewat banyak (lembaga) ini,” tegas Arifin.

Nantinya, pendataan pelanggan PLN akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pelanggan golongan Rumah Tangga Mampu. Sesuai data PLN per 31 Oktober 2019, jumlah pelanggan 900 VA – RTM tercatat sebanyak 22,1 juta. Adapaun pada 2020 mendatang jumlah pelanggan diproyeksikan sebanyak 24,4 juta.

Tarif listrik golongan 900 VA RTM yang bersubsidi sendiri sebesar Rp1.352 per kilo Watt hour (kWh) dengan jumlah pelanggan mencapai 24,4 juta pelanggan. Sementara itu, tarif golongan non subsidi (tariff adjustment), 1.300 VA hingga 6.600 VA ke atas, dipatok Rp1.467,28 per kWh.

Meskipun begitu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif listrik ini tidak akan memberikan tambahan subsidi listrik sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Arifin pun mendorong PLN supaya mampu meningkatkan efisiensi salah satunya dengan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pembangkit listriknya. “Masih banyak yang bisa dihemat. Kami arahkan segera dikonversi ke energi murah. Dengan begitu bisa lebih efisien,” jelasnya.

Sumber: Kementerian ESDM

Presiden JOKOWI jelaskan Upaya Dongkrak Harga Karet saat Bersilaturahmi dengan petani karet

Presiden jokowi bersilaturahmi dengan para petani karet se-Provinsi Sumatra Selatan di Balai Pusat Penelitian Karet Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, pada Sabtu, 9 Maret 2019 .
Dalam acara ini, Presiden jokowi yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam mendongkrak harga karet yang sedang menurun.

Rendahnya harga karet merupakan imbas dari kondisi ekonomi dunia yang juga turun.
Presiden jokowi menuturkan, meskipun menanggung beban tekanan ekonomi dunia yang tidak gampang, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Presiden jokowi: Kalau ekonomi dunia turun, artinya permintaan juga turun. Atas apa? Ya untuk barang-barang. Misalnya kelapa sawit. Kalau permintaan sawit turun, harga otomatis juga ikut turun .
Batu bara, permintaan turun, harga juga turun. Termasuk karet juga sama. Inilah problem besar kita karena ekonomi dunia belum normal.
Khusus untuk karet, Presiden jokowi menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak harganya.
Pertama, pemerintah sudah berkomunikasi dengan negara-negara produsen karet lain di dunia seperti Malaysia dan Thailand.
Karena produsen terbesar karet ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kita sudah berhubungan dengan menteri-menteri mereka .
Untuk mengendalikan agar suplai ke pasar bisa diturunkan. Barangnya kurang berarti harga bisa kedongkrak naik. Tapi yang namanya negosiasi dengan negara lain tidak mudah.
Meski tidak mudah, Presiden jokowi menuturkan bahwa tiga minggu lalu komunikasi sudah dilakukan dengan Malaysia dan Thailand. Hasilnya sudah mulai terasa, yakni harga karet mulai merangkak naik dua pekan terakhir ini .
Dulu Rp 5.000-Rp 6.000, sekarang Rp 8.300 sampai Rp 9.000. Ini harus disyukuri karena ekonomi dunia masih pada posisi yang belum baik. Tetapi akan menuju normal kembali .
Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan karet sebagai bahan campuran untuk mengaspal jalan. Program ini, lanjut Presiden jokowi, sudah dicoba di tiga provinsi, yaitu Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi .
Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Tapi pak harganya lebih mahal sedikit. Enggak apa-apa, beli. Saya perintahkan. Enggak apa-apa harga jalan lebih mahal sedikit, tapi kualitas lebih baik .
Selanjutnya, Presiden jokowi ingin agar program ini dilakukan di semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak akan terlalu tergantung kepada pasar luar negeri dalam menjaga harga karet.
Sebagian harus kita gunakan sendiri sehingga suplainya ke dunia berkurang, harga akan terdongkrak naik. Salah satunya kita akan pakai karet untuk aspal.

Upaya ketiga yang dilakukan pemerintah adalah dengan memaksimalkan sektor industri. Terkait hal ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Kemenperin_RI agar Indonesia tidak terlalu banyak mengekspor produk mentah melainkan produk jadi.
Kita harus punya pabrik di sini. Sehingga tidak usah jauh-jauh. Karena pasar dunia sukanya mengatur. Kelihatan stok banyak tahan dulu, harga jatuh baru dibeli.
Sehingga ya itu problem besarnya adalah pasar dunia yang belum normal. Kita ingin industri yang berkaitan dengan bahan baku karet entah ban, sarung tangan, dan lain-lain.
Usai menyampaikan sambutannya, Presiden Jokowi kemudian menuju kebun karet untuk menyadap karet langsung dari pohonnya.

Tampak mendampingi Presiden @jokowi antara lain Menteri Koordinator Bidang @PerekonomianRI Darmin Nasution, Menteri @KemenPU Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan @BudiKaryaS, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumsel Herman Deru.
Sumber :
KSP

Mau tahu besaran KOMPENSASI saat kena PHK ??, cek disini

Zaman sudah semakin canggih, saat ini hampir semua fasilitas menggunakan sistem online. Sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengaksesnya.

Begitu juga dengan Kementerian Tenaga Kerja , saat ini sudah menyediakan layanan untuk menghitung kalkulasi besaran kompensasi phk.

Untuk bisa mengetahui simulasi tersebut ,anda tinggal buka saja website :

https://pesangon.kemnaker.go.id

Silahkan anda tulis alamat website diatas di browser anda.

Maka akan tampil sebuah website dengan tampilan seperti berikut ini :

Nahh….anda tinggal mengisi semua kolom pertanyaan yang di sediakan ,setelah itu klik pada HITUNG.

Mudah kan….jadinya sekarang anda sudah bisa menghitung besaran simulasi apabila anda kena PHK.

Selamat mencoba, semoga berhasil.

Presiden Jokowi Awasi Anggaran Dana Desa dan Kelurahan

Presiden Jokowi bersama dengan jajaran terkait menggelar rapat terbatas membahas soal penganggaran dana desa dan dana kelurahan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat .

Dalam arahannya, Presiden jokowi meminta Menteri KemenkeuRI untuk segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2019 atas persetujuan DPR_RI.

Presiden jokowi juga meminta jajarannya untuk menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi bagi penggunaan dana kelurahan itu agar tidak disalahgunakan.

Presiden jokowi: Saya minta Menteri KemenkeuRI segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga bisa segera dimanfaatkan.

Presiden jokowi: Saya juga minta Menteri Kemendagri_RI menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan dana kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan .

Presiden jokowi menegaskan, dana kelurahan tidak muncul secara tiba-tiba. Kebijakan ini diambil atas usulan para wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejak tiga tahun lalu.

Presiden jokowi: Merespons aspirasi para wali kota tadi dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR_RI telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun .

Sementara terkait dengan dana desa, Presiden jokowi mengatakan bahwa dalam empat tahun belakangan, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 187 triliun untuk pembangunan di desa-desa yang meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 triliun untuk dana desa .

Kenaikan anggaran tersebut diminta oleh Presiden jokowi untuk benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Maka itu, pemanfaatan dana tersebut harus dikawal dan diawasi.

Presiden jokowi: Saya ingin agar pemanfaatan dana desa didampingi, dikawal, dan fokus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di pedesaan, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri-industri kecil yang ada di pedesaan.

 

 

Sumber:media sosial kantor staff presiden